III. Menguapnya Pendapatan Indonesia Atas Kayu

Pada tahu 2006, pemerintah Indonesia mengalami kerugian lebih dari 2 milyar dolar AS dalam bentuk pajak yang tidak terpungut akibat pembalakan liar sebesar 1,3 milyar AS, manipulasi royalti hutan agar lebih rendah dari yang seharusnya sebesar 563 juta dolar AS dan praktik transfer harga yang illegal sebesar 138 juta dolar AS. Secara keseluruhan, sejak tahun 2003 hingga 2006, perilaku tersebut telah merugikan negara lebih dari 5 millyar dollar AS, seperti yang ditampilkan pada Gambar 2 berikut ini.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, angka di atas adalah angka yang konservatif, belum termasuk penyelundupan atau kegiatan lain yang tidak dilaporkan dan walaupun tidak ada data yang dapat diandalkan sebagai dasar perhitungan namun tetap harus ditambahkan dalam total kerugian. Lebih dari itu, sekalipun menggunakan data pemerintah tentang produksi industri kayu (dimana laporan konsumsi industri kayu jauh di bawah data yang dilaporkan ITTO),[34]kerugian tahunan rata-rata akibat pembalakan liar adalah sebesar 630 juta dolar AS dan kerugian atas subsidi siluman senilai 332 juta dolar, seperti yang diperlihatkan pada Gambar 3 di bawah ini:

Meningkatnya tindakan penegakan hukum di lapangan dan naiknya hasil perkebunan kayu menyebabkan turunnya kerugian negara akibat pembalakan liar, dimana ,sejak tahun 2003, hanya sekitar seperlima dari kayu yang dikonsumsi berasal dari sumber yang sah. Akan tetapi, seperti yang diperlihatkan pada gambar di atas, walaupun ada perbaikan disana-sini, tingkat pembalakan liar dan kerugian akibat tata kelola hutan yang tidak tepat masih teramat besar.

Penyebab utama atas hilangnya pemasukan adalah kerugian dari biaya yang tidak tertagih terhadap hasil panen kayu ilegal. Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, kami memperkirakan bahwa hampir separuh dari seluruh penebangan hutan di Indonesia dilakukan secara liar. Antara tahun 2003 hingga 2006, menurut perhitungan pemerintah sendiri, seluruhnya lebih dari 130 juta meter kubik kayu telah dicuri–panen curian yang setara dengan hilangnya 4 milyar dolar AS pendapatan negara.[35] Meskipun angka terbaru yang dikeluarkan pemerintah menunjukkan bahwa akhir-akhir ini terjadi pengurangan selisih pasokan legal, tetapi pemerintah tetap menderita kerugian dari perdagangan ini sekitar 500 juta dolar AS setiap tahunnya,[36]dan seperti sebelumnya, angka tersebut belum termasuk penyelundupan dan penggergajian tanpa ijin. Akan tetapi jika menggunakan data ITTO, selisih pasokan kayu legal tahunan ini setara dengan 1 milyar dolar AS.

Hasil analisis kami terhadap angka perdagangan ,berdasarkan laporan hasil ekspor yang sebagian besar berasal dari sektor kayu lapis dan bubur kertas, menunjukkan adanya kehilangan pemasukan negara yang cukup besar akibat penghindaran pajak dengan menggunakan “harga transfer.” Dalam konteks ini, “harga transfer” merupakan praktik melanggar hukum, ketika perusahaan penghasil mengaku menjual kayu dengan harga yang lebih rendah dari harga yang sebenarnya kepada anak perusahaannya di luar negeri sehingga mengurangi pajak ekspor berbasis nilai di Indonesia. Sebagai contoh, perbandingan yang kami lakukan antara laporan nilai ekspor Indonesia tahun 2006 dengan nilai impor dari negara penerima menunjukkan bahwa negara pengimpor melaporkan telah menerima kelebihan impor sebesar 725 juta dolar AS dalam bentuk kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis, dan bubur kertas daripada jumlah ekspor yang dilaporkan Indonesia. Lebih lanjut, data perdagangan juga menunjukkan terjadinya kegiatan penyelundupan yang cukup besar; misalnya, negara pengimpor melaporkan telah menerima 73 persen lebih banyak volume kayu lapis daripada laporan ekspor Indonesia. Analisis ini menunjukkan, bahwa pada tahun 2006, kerugian pajak yang diderita Indonesia adalah sekitar 138 juta dolar AS (Lihat Gambar 8 pada halaman lampiran). Namun, sekali lagi perlu diingat, bahwa angka tersebut hanyalah nilai taksiran terendah karena mengabaikan kayu yang diselundupkan dan tidak dilaporkan baik oleh pihak Indonesia maupun negara pengimpor.

Sejumlah dana yang cukup banyak juga hilang akibat berbagai subsidi yang begitu mudahnya diberikan oleh Dephut kepada industri. Artinya, dalam memperhitungkan pajak hutan, pihak departemen memperbolehkan perusahaan-perusahaan untuk menggunakan harga kayu bulat dan nilai tukar rupiah terhadap dollar yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar sesungguhnya. Pajak Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dikenakan oleh Departemen Kehutanan dalam rangka menutupi kehilang dari pengambilan aset-aset negara, dihitung dengan nilai sebesar 10 persen dari indeks harga kayu bulat di pasar domestik. Sejak tahun 2002, pihak departemen masih menetapkan nilai indeks tersebut pada harga Rp 500 ribu (53 dolar AS)per meter kubik untuk jenis kayu terbanyak (meranti), sementara harga asli kayu tersebut di pasar domestik sudah mencapai lebih dari dua juta rupiah (240 dolar per meter kubik) di tahun 2006 (lihat Gambar 1, Lampiran).[37]Disamping itu, pihak departemen menetapkan Dana Reboisasi (DR) dalam dolar[38]tapi mengijinkan perusahaan membayarkannya dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar yang telah ditetapkan seharga Rp. 5.000 per 1 dollar, yang tentunya jauh lebih kecil daripada nilai tukar sebenarnya, yang saat ini berada pada kisaran Rp 9.000 dan Rp 10.000 per 1 dollar AS (Lihat Gambar 7, Lampiran).

Sebagai contoh, satu meter kubik kayu meranti yang dipanen di Kalimantan Barat, akan dikenakan PSDHsebesar Rp 50.000 danDR sebesar Rp 80.000 yang kesemuanya kurang dari 13 dolar AS. Jika menggunakan harga pasar dan nilai tukar rupiah yang sesungguhnya pada tahun 2006, dari jumlah kayu yang sama pemerintah berpotensi untuk menerima pendapatan tiga kali lebih besar, atau senilai 40 dolar. Kami memperkirakan, ada pengaruh kepentingan bisnis terhadap kebijakan departemen[39]sehingga ada penetapan harga royalti dan biaya reboisasi yang nilainya jauh lebih kecil daripada nilai pasar sesungguhnya yang menimbulkan kerugian negara rata-rata senilai 330 juta dolar AS setiap tahunnya.

Dari apa yang dapat kami hitung, secara keseluruhan pemerintah setidak-tidaknya hanya dapat mengantongi sekitar 20 persen dari pendapatan yang seharusnya dapat diperoleh terhadap hasil panen kayu setiap tahun. Hal itu terjadi karena adanya praktik-praktik biaya taksiran yang sengaja dibuat lebih rendah, pembalakan liar, dan harga transfer. Jika kecurangan-kecurangan ini masih belum seberapa, tampaknya ada upaya pemutihan tunggakan, seperti yang dilaporkan oleh departemen bahwa pada tahun 2006 (tahun terakhir dimana data masih tersedia) ada pemasukan denda sekitar 8.000 dolar, sebuah jumlah yang lebih kecil daripada pendapatan dari pajak parkir di Jakarta Selatan.[40]

Masih ada elemen kerugian lain yang tidak kami kaji, akan tapi dianggap memberikan kontribusi penting pada jumlah kerugian pemasukan negara. Elemen-elemen tersebut termasuk pajak pendapatan perusahaan dan pajak ekspor yang tidak dibayar karena pembalakan liar dan kayu selundupan yang tidak dilaporkan baik dari negara pengekspor maupun negara pengimpor. Pengeluaran pemerintah juga terbuang percuma oleh perilaku korup (pinjaman bebas bunga bagi perkebunan yang tidak pernah dikembangkan, dana talangan yang disalahgunakan, dll), termasuk oleh perusahaan kayu yang dimiliki oleh kerabat dan rekan bisnis pejabat pemerintahan. Hasil audit tahun 1998 menemukan bahwa selama lima tahun sebelumnya, penyalahgunaan dana reboisasi saja mencapai 5,5 milyar dolar.[41]Nampak pula berbagai kejanggalan baik dalam laporan pasokan maupun hasil produksi yang dikeluarkan oleh Dephut, yang oleh sejumlah pengamat disebut-sebut memang sengaja diperkecil untuk menyembunyikan hasil penebangan liar.[42]Faktor-faktor inilah yang mendorong kerugian tahunan kas negara akibat salah kelola yang sangat korup, bahkan jauh lebih tinggi daripada angka-angka yang tertera dalam laporan ini.